PII Kalsel : Pengelolaan Sumber Daya Alam Masih Memprihatinkan

Muhammad Solikin

Banjarmasin, Indowarta

Keberadaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) provinsi kalimantan Selatan sangat melimpah, namun dari waktu kewaktu periode pembangunan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan menanggung akibat negatif dari eksploitasi SDA tersebut.

Eksistensi masyarakat dan pengusaha daerah dalam pengelolaan SDA masih sangat memprihatinkan, bahkan cenderung terlupakan, untuk bisa bersaing dengan pengusaha asing, para pengusaha daerah kalsel harus berani mengambil resiko.

Berdasarkan investigasi, 97 % usaha pertambangan di Kalsel dikuasai oleh pengusaha asing dan pengusaha besar dari luar daerah, dan 3 % dikuasai pengusaha lokal.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Minerba No.4 Tahun 2009,  semakin mengamputasi eksistensi serta peran serta masyarakat dan pengusaha daerah karena mekanisme penguasaan ijin melalui tender dan minimal luas lahan 5.000 Ha.

Hal ini dikemukakan Sekjen Asosiasi Pemegang Ijin Kuasa Pertambangan (ASPEKTAM) Kalsel Muhammad Solikin pada Seminar Nasional yang di selenggarakan Pengurus Wilayah Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Kalsel dengan tema “Pemberdayaan pengusaha Daerah dan BUMD Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam” di Hotel Rattan Inn Banjarmasin Sabtu (2/10) lalu.

Menurut Muhammad Solikin, di bidang perkebunan kelapa sawit juga dikuasai pengusaha asing, sedangkan yang dialokasikan untuk pengusaha daerah hanya 5 %,  sedangkan untuk sektor kehutanan saat ini dalam kondisi mati suri akibat kebijakan pemerintah pusat yang tanpa mempertimbangkan masyarakat lokal yang bergantung dari hasil hutan.

“Dari hasil investigasi tersebut, menunjukkan bahwa pengusaha dan masyarakat daerah masih diposisikan sebagai penonton dalam pengelolaan SDA,” ujarnya.

Sementara itu, Komisaris PT Telkom Indonesia Tantri Abeng menggagas perlunya pembentukan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) agar perekonomian rakyat meningkat.  Kemampuan  teknis dan skill pengusaha daerah, ada tendensinya untuk lebih banyak melakukan pola berbisnis lobi-lobi, sehingga apa yang ditawarkan benar adanya.

Kalaupun usaha di salah daerah tersebut dengan skala kecil , bisa digabung menjadi usaha berskala besar,  tapi  perlu  penggabungan dan struktur yang benar yakni  dengan BUMR. Dengan pola manajemen Korporasi, dengan pertanggung jawaban yang jelas,  dengan demikian bisa bermitra dengan yang besar, maka membangun pola pemasaran dan keuangan, dan  pengusaha di daerah harus mengembangkan bisnis tersebut. Di dalam bisnis diharapkan antara pengusaha besar dapat bekerja sama dengan pengusaha kecil lokal.  (Iren)