Ketika Hukum dan Keadilan Tidak Untuk Rakyat, Hanya Bersuara yang mampu dilakukan untuk Ringankan Beban

Sabtu, 17 Desember 2011

PENGELOLAAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN

(Usulan Starategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Keadilan dan Pemerataan)

Muhammad Solikin
PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang kaya, merupakan anugrah Tuhan Y.M.E. Potensi dan kekayaan alam Indonesia merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Dalam perkembangan kebijakan pemanfatan SDA oleh Pemerintah ternyata belum mampu menjadikan masyarakat sejahtera, justru masyarakat hanya menerima dampak negatifnya saja. Manfaat dan keuntungan pengelolaan SDA hanya dinikmati beberapa pengusaha besar dan asing sedangkan masyarakat dan pemerintah dearah penghasil belum mendapat porsi untuk turut berperan dalam pengelolaan SDA akibat kebijakan pemerintah yang belum berkeadilan dalam pengelolaan potensi Daerah. Masyarakat daerah hanya sebagai penonton dan penerima dampak negatifnya saja. Kondisi tersebut memicu berbagai reaksi yang merugikan bagi pemerintah yang dilakukan masyarakat daerah untuk memperjuangkan haknya mulai dari tindakan anarkis sampai pada dis-integrasi bangsa

KONDISI DAN PERKEMBANGAN

Pola pengelolaan potensi daerah oleh Pemerintah merupakan warisan pemerintahan orde baru yg hanya mementingkan pada aspek keuntungan pribadi dan atau golongan dan pemerintah pusat. Pengelolaan dan penguasaan areal potensi didaerah diserahkan kepada pengusaha asing dan pengusaha besar sementara pengusaha lokal dan masyarakat daerah tidak diberi kesempatan yang adil untuk berperan aktif
Terjadi monopoli konsesi lahan potensi di darah oleh pengusaha asing dan pengusaha besar. sebagai contoh kasus sektor kehutanan, Kalimantan Selatan  memiliki areal 987,041 Ha tahun 2001 pada tahun 2002   sebanyak 935,900 Ha, selama 1 tahun terjadi kerusakan sabesar 51,141 per tahun, pada tahun 2003 hutan yang tersisa hanya  sebesar 884.756  Ha. Kerusakan tersebut akibat dibabat oleh perusahaan  besar pemegang HPH dari pusat, tidak ada gedung mewah bertingkat, fasilitas umum dan fasilitas kesehatan yang memadai serta tidak ada jalan yang mulus dari hasil pembabatan hutan diKalimantan Selatan justru yang ironis masyarakat daerah hanya kebagian dampak negatifnya saja

Sektor pertambangan masih terdapat kesenjangan yang sangat nyata, antara pengusaha besar dengan pengusaha daerah dimana hampir 99 % lahan potensi di kuasai oleh perusahaan besar, masyarakat daerah hanya jadi penonton. Peluang dan lokasi potensi yang tersisa untuk masyarakat daerah tidak potensi sementara keberdaan perusahaan besar yang memonopoli lahan potensi didaerah dalam aktifitasnya belum memberikan kontribusi yang memadai terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Rayalty yang diterima daerah masih sangat kecil  dari 13,5 % yang diterima pemerintah dialokasikan sebesar 9 % dipotong Departemen Pertambangan untuk dana pembinaan pertambangan, sisa 4,5 % dipotong pajak 2,2 % sehingga tersisa 2,3 % itupun masih dibagi 20 % untuk pusat dan 80 % yang diterima Daerah, secara riil hanya 1,84 % yang dikembalikan ke daerah

PERMASALAHAN

dalam relitasnya kebijakan pengeloaan Sumber Daya Alam masih menyisakan berbagai permasalahan dan potensi konflik yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak, adpun permasalahan yang terjadi adalah :
  • Kebijakan Pengelolaan SDA oleh pemerintah Pusat masih belum berorientasi pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat daerah khususnya daerah penghasil
  • Distribusi penguasan potensi SDA daerah dimonopoli oleh perusahaan besar PMA, pengusahan dan masyarakat daerah belum mendapat kesempatan YANG ADIL
  • Distribusi pendapatan dari pengelolaan SDA Daerah anatara Pemerintah Pusat dan daerah penghasil sangat kecil yang diterima oleh pemerintah daerah penghasil
  • Keterlibatan masyarakat dan pengusaha daerah dalam pengelolaan SDA daerah masih sangat rendah.

TELAAH DAN ANALISIS
Eksistensi perusahaan besar dalam pengelolaan SDA daerah dapat menimbulkan :
 - Monopoli Penguasaan lahan potensi
 - Pencurian/tindakan illegal
 - Frustasi dan keresahan
 - Pemberontakan
 - Kontribusi thd masyarakat rendah shg perbaikan ekonomi masyarakat terhambat
 - Tingkat Pemanfaatan lahan rendah/Lahan tidur
 - Tuntutan pemilik lahan
 - Kerusakan lingkungan lebih parah karena eksploitasi tak terkendali

USULAN STRATEGI PENGELOLAAN POTENSI DAERAH YANG BERKEADILAN

Usulan strategis untuk mengatisipasi terjadinya berbagai permasalahan dan ketidak adilan dalam pengelolaan SDA adalah :
  • Relokasi dan evaluasi terhadap penguasaan lahan potensi oleh perusahaan besar bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah konflik.
  • Memberikan proteksi dan pemberdayaan dengan Mengalokasikan lahan potensi yang dikuasai perusahaan besar untuk kepentingan masyarakat daerah yaitu sebesar 30 % dari total lahan potensi dengan membentuk Wilayah Pengelolaan Rakyat
  • Membentuk tim gabungan yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat untuk mengelola dan mengatur lahan Wilayah Pengelolaan Rakyat tersebut secara profesional dan berkeadilan
  •  Meningkatkan kontribusi untuk Daerah dari 1,84 % menjadi minimal 9 % dari 13,5 % persen yang diterima pemerintah

PENUTUP
Demikian gambaran dan susulan pengelolaan sumberdaya daerah yang berkeadilan sangat penting untuk dilaksanakan segera mengingat situasi dan kondisi yang ada sangat rawan timbul konflik dan tindakan-tindakan anarkis lainnya bahkan dis integrasi bangsa. Semua pihak khusunya pemerintah dan DPR agar segera melakukan langkah-langkah nyata agar kejadiaan konflik dibeberapa darah dapat dihindari karena akar masalahnya sudah menyentuh pada aspek kebutuhan dasar bagi masayarakat daerah penghasil serta kesenjangan yang sangat dominan

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar